Dampak Masalah Sosial terhadap Kehidupan Publik menurut (Bulmer dan Thompson)

Dampak Masalah Sosial terhadap Kehidupan Publik menurut (Bulmer dan Thompson)

A. Dampak Positif

1.    Munculnya Nilai dan Norma Baru
2.    Berkembangnya Lembaga-lembaga Sosial Baru
3.   Perlindungan terhadap Kebebasan (Bekerja, bersekolah, dsb) dalam Kehidupan Semakin Tinggi
4.    Kesadaran akan Pentingnya Pendidikan Semakin Tinggi
      B. Dampak Negatif
1.    Meningkatnya tingkat kriminalitas
2.    Adanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin
3.    Adanya perpecahan kelompok
4.    Munculnya perilaku menyimpang
Pemecahan Masalah Sosial untuk Mencapai Kehidupan yang lebih Baik menurut (Jenssen, 1992)
A. Pemecahan Masalah Sosial Berbasis Negara
1.    Kebijakan Sosial
a)    Pengertian Kebijakan sosial
Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik yang merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Kebijakan sosial juga adalah ketetapan yang dirancang secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (state obligation) dalam memenuhi hak warga negaranya. Dalam hal lainnya, kebijakan sosial dapat dikatakan sebagai sebuah aspek sosial, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan sosial. Kebijakan sosial adalah prinsip-prinsip, prosedur dan tata cara dari undang-undang yang telah ada, sebagai panduan administrasi dan regulasi pada lembaga yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
b)   Dimensi Kebijakan Sosial
·      Sebagai suatu proses, kebijakan sosial dipandang sebagai dinamika perumusan kebijakan dalam kaitannya dengan variabel-variabel sosio-politik dan teknik-metodologi. Kebijakan sosial merupakan suatu proses tahapan atau pengembangan rencana tindak plan action.
·   Sebagai suatu produk, kebijakan sosial dipandang sebagai hasil akhir dari proses perumusan kebijakan atau perencanaan sosial.
·   Sebagai suatu kinerja atau performance atau pencapaian tujuan, kebijakan sosial merupakan deskripsi atau evaluasi terhadap hasil-hasil implementasi produk kebijakan sosial.
c)    Wujud Kebijakan Sosial
·      Perundang-undangan
·      Program pelayanan sosial
·      Sistem perpajakan
d)   Tujuan Kebijakan Sosial
Kebijakan sosial hadir sebagai cara untuk memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial bagi semua golongan masyarakat yang mempermudah dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menanggapi perubahan sosial. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni: memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.
2.    Perencanaan Sosial
a)    Pengertian Perencanaan Sosial
Perencanaan sosial adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Atau secara singkat, perencanaan adalah proses membuat rencana. Maka oleh sebab itu perencanaan sosial adalah proses membuat rencana sosial. Dan perencanaan sosial ini juga merupakan suatu aktivitas yang melekat pada proses perumusan kebijakan.
b)   Aspek Perencanaan Sosial
·      Pengembangan Ekonomi
·      Pengembangan Budaya
c)    Perangkat Perencanaan Sosial
·      Dewan lokal dinas sosial
·      Dewan pengembangan sosial
·      Dewan perencanaan sosial
d)   Strategi Dasar Perencanaan Sosial
·      Rasional-empiris yaitu dipengaruhi oleh aliran-aliran ekonomi nasional, yang sangat mengedepankan rasionalitas, tidak hanya common sense, sangat berlatar belakang oleh ilmu pengetahuan, akal dan pengalaman-pengalaman empiris.
·      Normatif-reedukatif yaitu berfokus pada manusia itu sendiri. Manusia itu makhluk yang aktif, responsive. Maka hal ini juga dipengaruhi oleh karakter iklim, budaya. Hal ini mempengaruhi cara hidup dan beradaptasi manusia. Perubahan perilaku dipengaruhi oleh perubahan norma dan nilai yang dianutnya.
·      Power-coercive yaitu program-program yang dibuat lebih bersifat dipaksakan, paksaan berupa adanya pembuatan persyaratan oleh pemerintah yang wajib dipenuhi oleh orang-orang yang menjadi sasaran program ini.

Daftar Pustaka
- Lani, Vina Dwi. 2009. Sosiologi Kelas XI. Jakarta: PT Cempaka Putih.
- Elisanti, dan Tintin Rostini. 2009. Sosiologi 2. Jakarta: CV Indradjaja.
- Budiyono. 2009. Sosiologi 2. Jakarta: CV Rizqi Mandiri.
- Sumara, Dadan., Sahadi Humaedi dan Meilanny Budiarti Santoso. 2017. Jurnal Penelitian dan PPM. Kenakalan Remaja dan Penanganannya. Vol 4 (2): 129-389. Retrieved from http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/viewFile/14393/6947.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mengenali dan Mengidentifikasi Realitas Individu, Kelompok, dan Hubungan Sosial Di Masyarakat

GEJALA SOSIAL

PERBEDAAN SOSIAL PERBEDAAN INDIVIDU DAN PERBEDAAN ANTARKELOMPOK